Bima – Dalam upaya memperkuat harmoni sosial dan ketahanan masyarakat di tingkat akar rumput, Wahid Foundation bersama UN Women, La Rimpu, dan LP2DER, dengan dukungan Korea International Cooperation Agency (KOICA) menggelar Forum Tana’o Sama (Forum Pembelajaran Bersama) dengan tema “Praktik Baik Antar Desa/Kelurahan untuk Perdamaian dan Resiliensi Masyarakat di Kabupaten/Kota Bima” pada Rabu, 27 Agustus 2025. Acara ini bertujuan menjadi wadah berbagi pengalaman sukses dari berbagai desa dan kelurahan, guna mendorong pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan damai di wilayah Bima.

Forum ini difokuskan pada pertukaran pengetahuan dan strategi praktis yang telah terbukti efektif dalam menangani isu-isu sosial, seperti pelibatan aktif dan bermakna kelompok perempuan, orang muda, dan disabilitas dalam perencanaan dan pembangunan desa, konflik antarwarga, bencana alam, dan tantangan ekonomi lokal. Peserta diundang dari perwakilan desa/kelurahan, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, serta tokoh agama dan adat di Kabupaten dan Kota Bima.

Forum yang dimulai sesi pembukaan, diikuti presentasi praktik baik dari desa/kelurahan terpilih, diskusi panel, dan workshop interaktif, dan ditutup dengan soft launching dari kumpulan cerita yang dibukukan Suara Dari Bima.  Tema utama mencakup isu lingkungan dan pengelolaan sampah, ketidakadilan gender seperti pernikahan anak dan keterpinggiran suara perempuan, hingga upaya membangun perdamaian serta ketahanan masyarakat di tengah stigma radikalisme dan tantangan sosial-ekonomi. Kegiatan dihadiri para pemangku kepentingan meliputi perwakilan pemerintah daerah Kota dan Kabupaten Bima, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, aparat keamanan, lembaga pendidikan dan pesantren, kelompok perempuan Desa/Kelurahan Damai, serta Kelompok Orang Muda Desa/Kelurahan Damai.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Rato, Ir. Ahmadi, menegaskan bahwa arah pembangunan desa tidak bisa hanya berfokus pada infrastruktur, melainkan harus menempatkan pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan dan orang muda sebagai prioritas utama.

“Sejak awal saya menempatkan pemberdayaan sebagai inti dari visi misi desa. Lebih dari separuh program kami diarahkan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dan orang muda, agar mereka punya ruang dan kesempatan yang setara untuk berkontribusi,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah desa kini memberi ruang yang lebih besar bagi perempuan dan pemuda untuk terlibat aktif. “Alhamdulillah dengan rencana-rencana yang disusun, kami bisa mengakomodir kegiatan untuk peningkatan kapasitas perempuan dan anak, yang selama ini jarang disentuh. Bahkan dua tahun terakhir sudah diakomodir dalam RAPBDes,” ujarnya.

Managing Director Wahid Foundation, Siti Kholisoh, menegaskan bahwa perdamaian berkelanjutan bukan sekadar perjanjian di atas kertas, melainkan rasa damai dalam diri setiap manusia, di mana martabat dihargai dan perlakuan adil diterapkan.

“Seperti kata pendiri kami, Gus Dur, perdamaian itu harus diwujudkan dalam kehidupan nyata, bukan hanya jargon,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa Kota dan Kabupaten Bima menjadi wilayah pertama di luar Jawa untuk mengembangkan model Program Desa Damai oleh Wahid Foundation, dengan tujuan tidak hanya mereplikasi dari Jawa, tapi juga mengakomodasi kebutuhan lokal dan kearifan setempat untuk menghasilkan pengetahuan yang berbasis komunitas.

Cerita Nyata dari Komunitas Lapangan

Pada sesi talkshow, perwakilan Kelompok Perempuan PERMATA Desa Rato, Siti Nur, S.Pd, berbagi pengalaman awal kehadiran program Desa/Kelurahan Damai yang menyempurnakan inisiatif kesetaraan gender di desanya. Ia menceritakan bagaimana program tersebut membuka wawasan tentang kesetaraan gender, melibatkan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan perempuan muda, hingga membentuk komunitas PERMATA yang terdiri dari perempuan dengan latar belakang beragam.

“Pemerintah Desa Rato sangat mendukung, bahkan melegalkan PERMATA melalui SK resmi dan mengalokasikan anggaran khusus, seperti Rp30 juta untuk tahun 2025,” tuturnya.

Kegiatan PERMATA mencakup pelatihan kepemimpinan perempuan, forum literasi moral di tingkat dusun dan sekolah, yang bahkan ditiru oleh desa lain. Siti Nur menekankan bahwa pemberdayaan perempuan akan memberikan ruang setara agar perempuan menjadi motor perubahan.

Perwakilan orang muda dari Kelurahan Dara, Khairul Ahyar, S.Pd, menggambarkan keragaman masyarakat di kelurahannya, menurutnya Kelurahan Paruga adalah salah satu kelurahan terbesar di Kecamatan Rasanae Barat. Banyak ras dan suku tinggal di sini, seperti suku NTT, Bali, Jawa, dan lain sebagainya.

“Keragaman ini membuat kami sebagai anak muda merasa perlu untuk terlibat dalam menjaga perdamaian dan kohesi sosial. Kami juga berinisiatif dalam pembentukan komunitas anak muda dengan dukungan Karang Taruna dan LBH dengan mensosialisasikan bahaya narkoba dan judi online, serta pendirian Bank Sampah,” tutur Akhyar.

Ia juga membagikan contoh toleransi seperti keberadaan pura di atas dan masjid di bawah yang saling menghargai, serta bagaimana konflik masa lalu seperti tahun 2018 kini jarang terjadi berkat pendampingan dari LP2DER, Wahid Foundation, UN Women, dan KOICA.

Kepala SDIT Abu Bakar Ash Shiddiq di Kelurahan Penatoi, Ustaz Amir, berbagi latar belakang transformasi sekolahnya dari “zona merah” terorisme menjadi lembaga pendidikan formal. Sebagai mantan narapidana kasus terorisme, ia menceritakan bagaimana sekolah yang awalnya eksklusif kini terbuka dengan kurikulum nasional bernafaskan Islam terpadu, mencakup TK, SD, dan SMP.

“Dulu kami menolak ijazah karena pemahaman salah, tapi kini kami merangkul masyarakat dengan dukungan Wahid Foundation dan LP2DER melalui pelatihan kapasitas guru dan kegiatan perdamaian berkelanjutan,” katanya.

Ustaz Amir menekankan bahwa perdamaian dimulai dari diri sendiri, dan dampaknya terlihat dari masyarakat yang kini ikut salat di masjid sekolah serta mendaftarkan anak-anak mereka. Tujuannya kini adalah menanamkan nilai Islam tanpa radikalisme, menjadi bagian NKRI, dan terus bekerja sama untuk mencetak generasi damai.

Tentang Kegiatan

Forum Tana’o Sama merupakan bagian dari rangkaian program Desa/Kelurahan Damai yang digagas Wahid Foundation bersama UN Women, La Rimpu, dan LP2DER dengan dukungan KOICA. Program ini telah berjalan lebih dari satu tahun di Kabupaten dan Kota Bima, dan berfokus pada rehabilitasi sosial, pemberdayaan kelompok perempuan, penguatan peran anak muda, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat desa/kelurahan dalam membangun perdamaian dan resiliensi komunitas.

Melalui forum ini, peserta tidak hanya mendengar paparan praktik baik, tetapi juga ini menjadi ruang untuk berbagai praktik baik yang telah dilakukan di tingkat desa maupun kelurahan dari 7 wilayah dampingan Yaitu Desa SAMILI,ROI,NCERA dan RATO serta Kelurahan DARA,PARUGA dan PENATOI.. Pendekatan yang digunakan adalah berbasis komunitas, dengan mengedepankan kearifan lokal, nilai inklusif, serta kolaborasi lintas sektor—pemerintah, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, akademisi, aparat keamanan, hingga komunitas perempuan dan anak muda.

Kegiatan ini juga menjadi momentum memperingati World Humanitarian Day (WHD) 2025, dengan menekankan pentingnya aksi kolektif untuk kemanusiaan. Forum Tana’o Sama diharapkan tidak berhenti sebagai ruang diskusi, tetapi menjadi pijakan bagi komitmen jangka panjang untuk memperluas dan mereplikasi inisiatif damai dari Bima ke wilayah lain di Indonesia, sekaligus memperkuat narasi bahwa perdamaian berkelanjutan hanya dapat lahir dari masyarakat yang berdaya, inklusif, dan saling menghargai. (ZA)